Pemilu 2009 Dan Demokratisasi

JAKARTA, (PR).-
Calon presiden Megawati Soekarnoputri mengingatkan pemerintah agar dapat menyelenggarakan Pemilu Presiden 2009 (pilpres) yang demokratis. Segala permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu seharusnya menjadi tanggung jawab pimpinan nasional, bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Demikian pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Rapat Kerja Nasional Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Jakarta, Sabtu (23/5).

Menurut Megawati, seharusnya pemerintah dapat menyelenggarakan pemilu yang berkualitas dan demokratis. Sebagai perbandingannya, Pemilu 2004 dapat berjalan demokratis dan diakui oleh sejumlah pemimpin dunia bahwa sebagai negara besar Indonesia bisa menjalankan pemilu yang demokratis.

"Namun, saya lihat banyak kekurangan yang terjadi seperti dalam pemilu legislatif. Ini harusnya menjadi tanggung jawab pimpinan nasional dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan demokratis, bukan KPU," katanya.

Megawati mengatakan, pemerintah tidak bisa melemparkan tanggung jawabnya atas karut-marutnya penyelenggaraan pemilu legislatif. Untuk memperbaiki kualitas pemilu dan demokrasi, pemerintah harus benar-benar konsisten dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan pilpres lebih baik.

"Indonesia harus segera memilih, apakah akan menjalankan demokrasi yang sesungguhnya atau hanya demokrasi pura-pura. Jangan justru malah membiarkan adanya kecurangan, dan sebagainya. Ini tidak bisa ditoleransi lagi," katanya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar M. Jusuf Kalla mengatakan, pilpres mendatang bukan sekadar memilih orang, tetapi merupakan pertarungan ideologi. Jika salah dalam memilih pemimpin akibatnya sangat fatal bagi bangsa dan negara.

"Pilpres mendatang bukan sekadar pilih orang tetapi merupakan pertarungan ideologi. Apakah kita akan bisa tetap wujudkan kemandirian atau sebaliknya," kata Jusuf Kalla pada Peringatan HUT ke- 7 Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di Jakarta, Sabtu.

Kalla mencontohkan terjadinya salah pilih pemimpin di Amerika Serikat (AS) saat dipimpin George Bush Junior. Akibatnya, ekonomi AS hancur. "Ini akibat salah pilih pimpinan," kata Kalla.

Menurut Kalla, kepemimpinan AS di era George Bush Junior dinilai sebagai yang terburuk sepanjang sejarah. Selain selalu terlibat perang, AS juga mengalami krisis ekonomi terburuk. "Karena itu, hati-hati dalam memilih pemimpin," katanya.

Bantah stigma neolib

Sementara itu, cawapres Boediono di depan koleganya sesama Guru Besar dan dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sabtu (23/5), menertawakan lawan-lawan politiknya yang menstigmakan dirinya sebagai pengikut neolib. "Lulusan universitas ndeso (julukan UGM- red.) masa cocok sebagai neolib. Saya katakan salah (tuduhan itu)," katanya disambut tepuk dan tawa para koleganya.

Dia menyatakan meski sudah sekolah di mana-mana (ke luar negeri-red.), ketika kembali ke kampus, nilai-nilai asas perekonomian yang berpangkal pada Pancasila tetap menjadi pegangan.

Boediono memahami neolib sebagai label yang muncul untuk mengategorisasi kelompok atau orang tertentu pada saat kompetisi politik. Jika arahnya ditujukan kepada dirinya, Boediono mengatakan, "Itu labelisasi yang buram sekali," ujarnya. (A-94/A-130/A-156/A-84)***
Penulis:



1 komentar:

  1. Megawati Juragan Gas Negara

    SBY BLT Hutang

    Budi Anduk Ae presidene...

    owkowkowk

    BalasHapus



Top