JAKARTA, FAJAR -- Informasi soal penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) terus berubah. Yang terbaru, tahun ini pemerintah akan merekrut 139.878 CPNS baru. Kuota itu akan dipenuhi dari pegawai honorer kategori I (digaji APBN dan APBD), pegawai honorer kategori 2 (digaji non APBN dan non APBD), serta pendaftar umum. Mereka akan menggantikan PNS yang memasuki pensiun tahun ini. Berdasarkan catatan di Badan Kepegawaian Negara (BKN), tahun ini ada 23.152 PNS instansi pusat yang pensiun. Sedangkan untuk PNS di instansi daerah berjumlah 116.726 orang.

Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, pemerintah memang sudah berkomitmen untuk menutup kursi yang ditinggal pensiun pemiliknya itu dengan mengangkat PNS baru. Skenario awal adalah mengoptimalkan tenaga honorer Kategori 1 (K1) yang sudah diverifikasi. Jika masih kurang, akan ditambah dari honorer Kategori 2 (K2). Kemudian juga merekrut CPNS baru dari pendaftar umum. "Bagaimana teknis pembagiannya, lalu berapa kuota pastinya, itu wewenang Kemen PAN-RB," kata dia. Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Azwar Abubakar juga mengatakan, kursi yang ditinggal pensiun itu tidak bisa dibiarkan lowong. "Sudah ada persetujuan antara DPR dan pemerintah (untuk mengangkat CPNS baru, red)," katanya.  

Upaya Kemen PAN-RB merekrut CPNS baru sesuai jumlah kursi yang kosong karena ditinggal pensiun ini merupakan langkah baru. Sejak beberapa waktu lalu, institusi ini memang berencana mengembangkan penerimaan CPNS baru dengan skema zero growth. Artinya, jumlah CPNS baru yang diterima, harus sesuai dengan PNS yang pensiun. Dengan model ini, diharapkan gaji PNS tidak terlalu membebani APBN. Azwar mengatakan, tanggal pelaksanaan seleksi CPNS baru tahun ini belum bisa dipastikan. Dia hanya mengatakan, setengah dari kebutuhan CPNS baru tahun ini akan ditutup dari honorer K1 dan K2. Sementara sisanya ditambal oleh CPNS dari pendaftar umum atau fresh graduate. Saat ini jumlah honorer K1 sekitar 67 ribu orang. Sementara itu, untuk honorer K2 sekitar 600 ribu orang. "Mereka (honorer K1 dan K2, red) tidak serta merta lulus. Ada proses verifikasi dokumen dan tes tulis," tandasnya. Sedangkan untuk pendaftar baru, akan melalui seleksi CPNS sebagai mana biasanya. 

Azwar mengingatkan, jumlah tenaga honorer yang masuk ke mejanya sampai sekarang masih belum jelas. Data yang masuk masih berupa angka-angka, sehingga masih perlu verifikasi lagi. Data honorer yang sudah diverefikasi nantinya minimal mencantumkan nama, kapan SK pengangkatan diterbitkan, di mana tempat berdinas, berkerja sebagai apa, siapa yang mengangkat, dan dari mana gaji yang diterima. "Kita tidak mau setelah honorer diangkat ada persoalan lagi. Verifikasi harus benar-benar optimal," kata dia. Selengkapnya...

Hasil Presser FHI atas Pergerakan FHI RPP Perubahan ke dua atas PP 48/2005 di Bahas di RDP Komisi II DPR RI tgl 13-2-2012 dan tgl 27 feb 2012 RPP dikirim ke Setneg untuk diproses lebih lanjut setelah kesepakatan hasil RDP Di Komisi II DPR RI antara Menpan RB, BKN, Mendagri ,Menkeu dll,

Setelah di bawa ke Setneg pada tgl 5 maret 2012 Setneg lalu mengeluarkan surat Rekomendasi tentang RPP Perubahan kedua atas PP 48/2005 untuk segera diparaf diantaranya Menpan RB, Mendagri, Menkeu, Menkumham. Posisi detik ini Menpan RB baru saja memproses paraf RPP Perubahan Kedua atas PP 48/2005 tersebut kemudian RPP Perubahan ke 2 atas PP 48 thn 2005 diregulasikan akhir April 2012.

Menurut informasi dari Tim lobi utama Kami Forum Honorer Indonesia minggu ini Menpan RB akan mengeluarkan Surat Edaran untuk verifikasi data tahap ke dua, sedangkan kabar baik bagi honorer KI awal bln april ini diangkat menjadi PNS dan proses untuk K2 akan di laksanakan bulan Juni 2012 melalui Tes seleksi antar sesama tenaga Honorer Kategori 2,yang lolos tes dapat di angkat bertahap sampai Tahun 2013 mendatang.  

Dengan mengucap Alhamdulillah kemajuan pesat hasil Perjuangan Semua Honorer di Instansi Negeri yang tidak Pernah surut kebelakang bahwa RPP Perubahan ke dua atas PP 48 sudah dikeluarkan dari Menpan RB untuk diparaf dan besok akan segera dibawa pada RATAS (Rapat Kabinet Terbatas) dengan Substansi Kategori 2 di upayakan 2012 melalui APBN perubahan dg kuota 50%, awalny cm 30%, sisanya sampai 2013. 

Test sesama K2 dengan tambahan poin berdasar masa kerja, test dilakukan langsung oleh pusat (TIM TPP). Kami tetap Memperjuangkan tanpa kenal lelah biarkan orang berbicara jelek tentang perjuangan ini,,!! Rawe Rawe Rantas Malang-Malang Tuntas ,,!! Hidup Honorer Menuju Status dan Kesejahteraan!!!! SALAM FHI,,!!! On The way Menuju Bandung untuk Konsolidasi Lebih Lanjut,,,!!! Selengkapnya...

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menargetkan, mulai Juni mendatang sudah dilakukan pemberkasan terhadap honorer tertinggal menjadi CPNS. Tiga bulan yang tersisa ini digunakan pemerintah untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi ulang.

Di samping menunggu hasil penataan kepegawaian (redistribusi pegawai). Demikian dikatakan Asisten Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Nurhayati yang dihubungi, Jumat (2/3). "Kalau nanti PP Honorer Tertinggal terbit bulan ini, langkah selanjutnya adalah pemberkasan. Namun sebelum itu daerah harus memasukkan dulu data kepegawaian serta redistribusi pegawainya. Jika tidak, nanti honorer yang diangkat CPNS mau ditaruh di mana," ujarnya. Penyusunan redistribusi pegawai ini penting sekali.

Dari situ akan dilihat, mana daerah yang kekurangan dan mana kelebihan. Dia mencontohkan DKI Jakarta yang menolak menerima CPNS dari honorer ataupun dari lainnya. Sebab, jumlah pegawainya sudah berlebih. "Kalau redistribusi belum ada, kita akan kesulitan menempatkan honorer tertinggal kategori I. Dikhawatirkan, akan terjadi penumpukan di satu instansi," ucapnya. Jika sudah selesai, pemberkasan CPNS akan dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Dia menyatakan, dari 67 ribu honorer tertinggal kategori I, pemberkasannya tidak akan serentak. Sebab, tergantung dari cepat lambatnya daerah menyelesaikan pemetaan pegawainya. "Kalau cepat, pemberkasannya lebih cepat juga. Yang jelas, kita targetkan akhir Desember semua honorer tertinggal kategori I sudah selesai pemberkasannya," tandasnya. Selengkapnya...

JAKARTA - Janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Honorer Tertinggal diterbitkan Maret bulan ini, tampaknya mendekati kenyataan. Ini menyusul dengan dipercepatnya proses penggodokan di Sekretariat Negara. "Saya dapat kabar kalau proses penetapan RPP di Setneg dipercepat. Kemungkinan besar pertengahan atau akhir Maret ini sudah terbit," ungkap Asisten Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN&RB Nurhayati yang dihubungi, Jumat (2/3).

Molornya penetapan RPP honorer, terang perempuan berjilbab ini, karena ada empat kali rancangannya dikembalikan ke Kemenpan&RB. Diapun optimis, target Maret PP terbit bisa terealisasi. Meski Komisi II DPR RI memberikan tenggat ke pemerintah April mendatang. "Saya optimis, karena di Setneg RPPnya sudah final dan tinggal paraf bapak presiden saja. Kalau cuma paraf kan gak lama-lama," ujarnya.Mengenai verifikasi dan validasi data ulang, menurut Nur, sapaan akrabnya, sementara berjalan. 

Dengan demikian diharapkan ketika PP honorer terbit, proses pengangkatan CPNS sudah bisa dilakukan. Dikatakannya, belum semua data honorer yang terverifikasi ulang. Namun, bila PP sudah ada, verifikasi akan tetap jalan terus. "Verifikasi dan validasi ulang (untuk data yang belum selesai diperiksa) akan tetap jalan meski nantinya PP-nya sudah duluan terbit. Kan proses pengangkatan juga mekanismenya cukup banyak juga," ucapnya. Dalam pemberitaan sebelumnya, Komisi II DPR RI dan Menpan&RB bersepakat melakukan verifikasi serta validasi ulang untuk honorer tertinggal kategori I. 

Sasaran utamanya untuk instansi yang mengoleksi di atas 200 honorer. Menpan&RB serta Forum Guru Honorer Indonesia pada Februari lalu juga bersepakat mempercepat proses penerbitan PP Honorer Tertinggal. Saat itu Menpan&RB menjanjikan, Maret PP-nya terbit. Selengkapnya...

JAKARTA - Persoalan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil mulai menemui titik terang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar menyebut, Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengangkatan guru honorer tersebut akan siap dalam waktu satu bulan. "Sebulan-lah waktunya. Kisi-kisinya memang kita akhirnya bisa menerima kesepakatan dengan DPR," kata Azwar di Kantor Presiden, kemarin (22/2).

Rancangan PP tersebut nantinya akan lebih dulu dikoordinasikan dengan instansi terkait, seperti Kemenkeu, Kemendagri, dan Setneg, sebelum diserahkan kepada presiden. Tenaga honorer yang akan diangkat, kata dia, tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan. Diantaranya untuk tenaga honorer Kategori 2, yaitu yang digaji non APBN atau APBD. Azwar dengan tegas menyebutkan, honorer kelompok ini wajib mengikuti tes dulu sebelum ditetapkan menjadi CPNS. "Harus ada seleksi kompetensi, baik komptensi dasar maupun bidang.

Kemudian memperhatikan lama masa aktif, harus yang sebelum 2005," papar Azwar. Jumlah honorer Kategori 2 ini mencapai 600 ribu orang. Kemen PAN-RB memproyeksikan pengangkatan mereka bertahap. Kemen PAN-RB sudah berancang-ancang mengangkat honorer Kategori 2 ini mulai tahun depan. Upaya tadi berbeda dengan kelompok honorer Kategori 1, yang digaji dengan ABPN atau APBD. Tenaga honorer Kategori 1 ditetapkan diangkat langsung menjadi CPNS tanpa harus melewati tes apapun. 

Jumlah honorer Kategori 1 ini masih berkisar antara 67 ribu orang. Honorer Kategori 1 ini diangkat setelah RPP pengangkatan honorer diteken Presiden SBY. Azwar mengatakan, paling lama sebulan lagi RPP ini akan disahkan presiden. Mantan Plt Gubernur NAD itu mengaku masih perlu menghitung lagi jumlah tenaga honorer. Saat ini, jumlah yang ada masih dalam bentuk secara umum. "Belum ada alamatnya, namanya siapa. Kita minta data itu dilengkapi lagi," kata Azwar. Meski sudah ada kesepakatan, Azwar mengatakan, hal itu bukan sebagai kabar gembira bagi guru honorer. "Kabar yang proporsional-lah," kata mantan anggota Komisi I DPR itu. 

Diantara ratusan ribu tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS tadi adalah profesi guru. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo mengatakan, tidak persoalan misalnya para honorer tadi harus mengikuti tes dulu sebelum lolos jadi CPNS. "Yang penting itu kepastiannya," kata dia. Sulistyo berharap, pemerintah tidak berlarut-larut dalam mengesahkan RPP ini. Dia menjelaskan, pemerintah masih menyisakan masalah hingga saat ini. Khususnya untuk honorer Kategori 2. Ternyata, sampai saat ini pemerintah pusat masih mengantong Kategori 2 hanya dalam bentuk angka saja. Belum ada nama dan posisi bekerja. Kondisi ini, kata Sulistyo, rawan manipulasi. Bisa jadi, ada nama yang sejatinya masuk Kategori 2, akhirnya tergeser oleh tenaga honorer baru. (fal/wam) Selengkapnya...

JAKARTA – Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) akan mengajukan Peraturan Pemerintah (PP) Pengangkatan Tenaga Honorer ke Sekretariat Negara (Setneg).

Wamenpan dan RB Eko Prasodjo mengatakan, PP pengangkatan tenaga honorer ini memang ada karena atas kesepakatan politik pemerintah dengan DPR.Tahap verifikasinya sudah selesai dan segera dikirimkan ke Setneg. ”Pembahasannya sendiri lintas wilayah yakni seluruh kementerian, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP),”ungkapnya di Jakarta kemarin.

Namun,katanya,sebelum diajukan ke Setneg, Kemenpan dan RB akan membahas pengangkatan ini lebih dalam dari segi hukumnya ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan dari kemampuan anggaran negara oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Guru Besar Fisip UI ini menyebutkan, jika tidak ada masalah dalam pembahasan dengan kedua kementerian tersebut, PP langsung di-serahkan ke Setneg.”Pengangkatannya kita harap secepatnya,”katanya.


Dia juga menegaskan belum bisa mengalkulasi jumlah kuota yang akan diangkat. Berdasarkan data saat ini, jumlah tenaga honorer yang belum diangkat mencapai 67.000 orang. Anggota Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menyatakan, penuntasan pengangkatan pegawai honorer jangan dibiarkan berlarut-larut sebab bisa mengganggu kinerja pelayanan mereka kepada masyarakat.

”Ini kanmengenai kesejahteraan juga mereka juga,”ucapnya. Politikus dari Fraksi PAN ini menyebutkan, salah satu masalahyangberlarutialahvalidasi data tenaga honorer yang tersebardiseluruhinstansi. Apalagi verifikasi dan validasi ulang itu juga berguna untuk mengusut dugaan kecurangan atau manipulasi data tenaga honorer yang disampaikan kepada BKN maupun instansi pemerintah.

Dia menegaskan,Komisi II DPR mendesak pemerintah agar dapat menyelesaikan RPP paling lambat April 2012 dan selanjutnya dilaporkan kepada Komisi II.Untuk itu,Kemenpan dan RB bersama BPKP dan BKN diminta untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan kegiatan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah.

Sementara itu, Ketua Federasi Honorer Indonesia Ainie menjelaskan,pihaknya akanmelakukan aksi demonstrasi besarbesaran pada 12 Maret nanti. ”Kami menuntut hak pengangkatan kami yang selalu tertundatunda. Nasib kami tidak jelas, padahal kami selalu diberikan janji-janji manis pengangkatan itu sejak lama,”ungkapnya. neneng zubaidah Selengkapnya...

JAKARTA - Kesekian kalinya pemerintah mengumbar janji akan menuntaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Kali ini, pemerintah berjanji men-deadline penuntasan pengangkatan April mendatang. Janji ini diharapkan bisa meredam berbagai ancaman. Diantaranya boikot Unas 2012.

Janji dari pemerintah tersebut disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) saat diundang rapat dengar pendapat di Komisi II DPR kemarin (13/2). "Ya benar, pemerintah siap menyelesaikan persoalan RPP honorer paling lama April," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo.

Dia berharap, pemerintah benar-benar menepati janjinya ini. Sehingga, tidak menimbulkan polemik di kalangan tenaga honorer. Dia mengakui jika selama ini pemerintah sering berjanji akan menuntaskan persoalan honorer. Tetapi akhirnya meleset juga.

Janji mengangkat honorer sudah muncul Agustus 2011 lalu. Saat itu, Kemen PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kompak jika RPP pengangkatan honorer akan diteken Presiden SBY paling lambat akhir tahun 2011. Nyatanya, hingga saat ini RPP tersebut tidak kunjung diteken. Celakanya, hingga saat ini draf RPP itu masih ngendon di Kemen PAN-RB. "DPR semua kompak. Persoalan honorer harus dituntaskan segera," tegas Ganjar.

Di tengah gelombang desakan penuntasan urusan pengangkatan honorer ini, terungkap persoalan mendasar yang menyebabkan pengesahan RPP pengangkatan honorer berlarut-larut. Persoalannya adalah, Presiden SBY ingin persoalan verfikasi dan validasi honorer saat ini benar-benar beres dulu. Presiden tidak ingin ada persoalan yang lebih pelik setelah pengesahan RPP kelak.

Ketua Umum Forum Honorer Indonesia (FHI) Nur Ainie usai mengikuti RDP dengan Komisi II menjelaskan, memang benar saat ini muncul laporan kecurangan atau manipulasi update data tenaga honorer. Baik kategori 1 (digaji APBN atau APBD), maupun kategori 2 (digaji non APBN atau APBD).

Ainie menyebutkan beberapa daerah yang masih menyisakan laporan kasus manipulasi tadi. Diantaranya di Brebes dan Blora, Jawa Tengah. Kemudian di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, serta di Lampung.

"Jika benar-benar serius, pengangkatan honorer di daerah yang masih kasus tadi dilangkahi dulu," pinta Ainie. Namun, harapan tadi cukup kecil mengingat pemerintah dibawah komando Presiden SBY cukup hati-hati sekali dalam mengambil kebijakan strategis. Termasuk urusan penuntasan pengangkatan honorer menjadi CPNS. Meski demikian, Ainie yang juga menjadi honorer K2 berharap janji pemerintah yang kesekian kali ini bisa dipenuhi.

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar dalam RDP kali ini menjelaskan perkembangan pengesahan RPP pengangkatan honorer dengan tenang. Azwar membenarkan jika hasil verifikasi dan validasi yang akhirnya menetapkan 67 ribu honorer K2 ternyata memunculkan indikasi rekayasa atau manipulasi.

"Kita masih terima laporan pengaduan tentang pendataan tenaga honorer," ujar Azwar. Laporan ini datang dari DPR, DPRD, asosiasi tenaga honorer, sejumlah LSM, dan masyarakat perorangan.

Di tengah tekanan pengangkatan honorer yang kuat dan indikasi manipulasi ini, akhrinya Kemen PAN-RB membawa nasib RPP pengangkatan honorer ke rapat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono. Tepatnya pada Selasa pekan lalu (7/2).

Sehari kemudian, Kemen PAN-RB menindaklanjuti hasil dari rapat ini. "Pada intinya perlu dilakukan verifikasi dan validasi ulang," ujar dia. Upaya ini digarap bareng antara Kemen PAN-RB, BKN, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Azwar optimis target pengesahan RPP bisa tuntas sesuai tenggat waktu yang sudah ditetapkan. April depan. (wan) Selengkapnya...